Preprint / Version 1

Biaya Sosial Korupsi yang Jarang Diperhitungkan

Authors

  • Diffa Mauliddya Imanda.H Poltekkes Kemenkes Riau

Keywords:

Korupsi, Biaya Sosial, Kepercayaan Publik

Abstract

Korupsi menyebabkan biaya sosial yang jarang diperhitungkan: runtuhnya kepercayaan publik, kemiskinan struktural, buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta normalisasi perilaku tidak etis. Dampak ini laten dan tidak terukur dalam laporan keuangan negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus melampaui pendekatan hukum-formal dengan mengukur dan memulihkan kerusakan sosial. Rekomendasi mencakup reformasi paradigma antikorupsi, penguatan integritas sektor kesehatan dan pendidikan, pendidikan antikorupsi sejak dini, serta pengembangan indikator sosial. Pendekatan holistik diperlukan untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan rakyat.

References

Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance, 3(1), 23–45.

Hallak, J., & Poisson, M. (2007). Corrupt schools, corrupt universities: What can be done? UNESCO: International Institute for Educational Planning.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Survei Penilaian Integritas 2021. KPK RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). Survei integritas sektor publik: Integritas pelajar Indonesia. KPK RI.

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge University Press.

Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International.

World Bank. (2020). Corruption and the private sector: The costs and cures. World Bank Group.

Downloads

Posted

2026-04-08

Categories