Evaluasi Kebijakan Anti Korupsi Pada Pelayanan Gizi Masyarakat

Abstract

Esai ini membahas evaluasi kebijakan antikorupsi dalam pelayanan gizi masyarakat di Indonesia dengan fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran gizi yang bersifat sistematik, bukan sekadar tindakan individual. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan seperti KPK serta regulasi pengadaan barang dan jasa, implementasi di lapangan masih lemah akibat rendahnya transparansi, keterbatasan kapasitas pengawasan daerah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kebijakan dengan dukungan kajian literatur serta konsep Social Network Analysis (SNA) untuk mengidentifikasi pola relasi dan potensi kolusi dalam pengadaan. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik di lapangan yang menyebabkan dana tidak efektif sampai kepada penerima manfaat, sehingga berdampak pada meningkatnya risiko stunting dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan transparansi data, integrasi audit forensik, penguatan kapasitas pengawasan daerah, serta reformasi tata kelola untuk memastikan program gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.